ringkasmedia.net, Samarinda – Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 dengan tema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Daerah” berlangsung di Jalan Kemung, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, pada Sabtu (13/6/2026) pukul 13.30 WITA. Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat untuk berdiskusi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Acara menghadirkan dua narasumber, yakni Ir. Addy Suyatno, M.Kom., Ph.D dan Ari Maulana, dengan Ahmad Barzanie bertindak sebagai moderator. Kegiatan berlangsung interaktif dengan dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, serta warga yang antusias mengikuti pembahasan mengenai peran teknologi digital dalam kehidupan demokrasi di tingkat daerah.
Dalam pemaparannya, Ir. Addy Suyatno menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, berbagai platform digital saat ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan publik yang efektif terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
“Teknologi informasi memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelayanan publik. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Menurutnya, kemampuan dalam memilah informasi yang benar dan memahami etika bermedia sosial menjadi faktor penting agar teknologi dapat digunakan secara produktif dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks maupun disinformasi.
Sementara itu, Ari Maulana menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak lagi terbatas pada ruang-ruang pertemuan fisik. Kehadiran media sosial, aplikasi pelayanan publik, serta berbagai platform digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Saat ini masyarakat memiliki banyak saluran untuk menyampaikan kritik, saran, maupun laporan terkait pelayanan publik. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab dan pemahaman yang baik agar menghasilkan dampak yang positif,” jelasnya.
Menurut Ari, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan sistem digital yang mudah diakses oleh masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Diskusi yang dipandu Ahmad Barzanie berlangsung dinamis. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan terkait pemanfaatan media sosial sebagai alat kontrol sosial, keamanan data pribadi, hingga strategi menghadapi penyebaran informasi palsu di era digital. Para narasumber memberikan berbagai pandangan dan solusi yang dapat diterapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya teknologi informasi sebagai sarana pendukung demokrasi yang sehat. Selain memperluas akses informasi, teknologi juga dapat memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan sehingga tercipta tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen seluruh peserta untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara bijak guna mendukung penguatan demokrasi daerah di Kota Samarinda. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menjadi pendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka serta demokrasi yang semakin berkualitas.
0 Komentar