ringkasmedia.net, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan arahan tegas kepada Pemerintah Kota agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil langkah pembongkaran menara lampu hias yang berada di kawasan Taman Samarendah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya melakukan penelitian mendalam terkait kondisi fisik bangunan tersebut sebelum kebijakan pembongkaran diputuskan, mengingat menara tersebut telah menjadi bagian dari identitas visual ruang publik yang dikenal luas oleh masyarakat kota.
Menurutnya, keputusan pemerintah harus didasarkan pada data faktual dan hasil kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi atau desas-desus belaka.
"Sebelum kebijakan itu ditetapkan, pemerintah diminta melakukan kajian teknis secara menyeluruh terhadap kondisi bangunan karena menara itu punya nilai estetika tersendiri bagi warga," ujar Rohim.
Menanggapi adanya kekhawatiran mengenai ketahanan struktur bangunan yang diduga mengalami perkaratan atau korosi sehingga dianggap mengancam keamanan pengunjung, pihak DPRD meminta agar dugaan tersebut tidak ditelan mentah-mentah.
Abdul Rohim menyatakan bahwa spekulasi mengenai keroposnya struktur harus dibuktikan terlebih dahulu melalui verifikasi lapangan yang melibatkan ahli konstruksi.
Ia menegaskan bahwa selama hasil pemeriksaan teknis tidak menunjukkan adanya risiko fatal bagi keselamatan publik, maka tidak ada alasan kuat untuk melakukan pembongkaran terhadap aset tersebut.
"Kalau dari kami, argumentasinya itu ada kekhawatiran korosi yang bisa membahayakan, tapi itu semua harus diverifikasi dulu. Kalau tidak ada hal yang fundamental yang membahayakan warga, mestinya tidak perlu dibongkar karena secara estetika masih sangat layak," tegas Rohim.
Lebih lanjut, DPRD Samarinda menyoroti pentingnya prinsip efisiensi anggaran dalam menentukan nasib menara lampu hias di Taman Samarendah tersebut.
Abdul Rohim mengingatkan pemerintah bahwa setiap keputusan pembongkaran akan membawa konsekuensi beban biaya tambahan, terutama jika di masa mendatang pemerintah berniat untuk membangun ulang struktur baru di lokasi yang sama.
Dalam kondisi fiskal daerah yang perlu dikelola dengan cermat, ia menyarankan agar anggaran difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi pelayanan masyarakat luas, alih-alih menghabiskan dana untuk membongkar fasilitas yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan.
"Kalau dibongkar lalu harus bangun lagi, itu tentu butuh biaya besar. Dengan kondisi fiskal sekarang, itu bukan prioritas. Kalau memang aman, lebih baik tetap digunakan agar anggaran bisa dialihkan untuk hal yang lebih prioritas, seperti pelayanan masyarakat," pungkas Rohim.(RHM)
0 Komentar