ringkasmedia.net, Samarinda – Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi alarm keras bagi stabilitas ekonomi masyarakat Samarinda yang harus segera direspon dengan kebijakan nyata oleh pemerintah kota.
DPRD Kota Samarinda melalui Komisi II menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendirian menghadapi ancaman lonjakan harga kebutuhan sehari-hari yang kini mulai menghantui daya beli warga.
“Kami mendesak pemerintah kota agar tidak sekadar memantau, melainkan segera meluncurkan langkah konkret untuk menahan laju inflasi agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat akibat dampak turunan dari naiknya harga BBM,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi.
Menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks ini, sektor-sektor terkait di pemerintahan harus bekerja dalam satu kesatuan irama tanpa terpecah-pecah dalam pengawasan.
Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID sebagai pusat kendali untuk meramu solusi yang efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pekerjaan ini tidak bisa ditanggung sendirian oleh satu dinas saja, jadi kita harus mengoptimalkan sinergi yang ada di dalam TPID dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait dan sektor perbankan untuk memastikan pergerakan harga tetap terkendali dan solusi yang dihasilkan tepat sasaran,” tegas Iswandi.
Berbagai barang kebutuhan pokok yang menjadi konsumsi utama rumah tangga setiap harinya kini menjadi titik paling rawan yang harus dijaga ketat agar tidak memicu gejolak harga yang meluas.
Berdasarkan pengamatan DPRD, terdapat komoditas pangan tertentu yang sangat peka terhadap perubahan biaya distribusi, sehingga sering menjadi pemicu utama kenaikan inflasi di pasar-pasar lokal Samarinda.
“Kita harus memberikan perhatian lebih pada barang-barang seperti minyak goreng, berbagai jenis ikan, serta cabai, karena komoditas-komoditas inilah yang biasanya paling cepat menyumbang inflasi ketika kondisi pasar sedang tidak menentu,” jelas Iswandi.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan yang transparan, DPRD Kota Samarinda saat ini terus menanti data terbaru yang komprehensif dari pihak eksekutif untuk menentukan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan.
Iswandi menekankan bahwa langkah strategis yang akan diambil oleh dewan harus berlandaskan pada fakta lapangan yang akurat agar intervensi pemerintah terhadap pasar dapat berjalan efektif tanpa salah sasaran.
“Kami masih menunggu laporan data terkini dari pemerintah daerah serta TPID untuk melihat sektor mana yang paling berdampak dan menyumbang inflasi terbesar, supaya langkah yang kita ambil nantinya bisa segera meringankan beban masyarakat,” tutup Iswandi.(RHM)
0 Komentar