 |
| Penyampaian dialog rakyat oleh H. Fuad Fakhruddin |
ringkasmedia.net, Samarinda – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan pengawasan publik dalam pengelolaan keuangan daerah, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Fuad Fakhruddin, menggelar kegiatan "Dialog Rakyat" dengan tema Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu malam, 2 Agustus 2025 pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Kemuning RT 19, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
Dialog ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh RT, pemuda, tokoh perempuan, serta para warga yang antusias untuk memahami lebih dalam mengenai proses pengelolaan dan pengawasan anggaran daerah yang bersumber dari APBD. Bertindak sebagai moderator dalam dialog ini adalah Ahmad Barzanie, yang memandu jalannya diskusi dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
Dalam paparannya, H. Fuad Fakhruddin menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam pembangunan daerah, yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“APBD bukan hanya angka-angka dalam dokumen, tetapi merupakan amanah dari rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Fuad. Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab legislatif dan lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi hak sekaligus kewajiban masyarakat.
 |
| Foto bersama dengan masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Peserta dialog publik |
Dalam sesi tanya jawab, masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan dan harapan mereka terhadap proses pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Beberapa warga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Menanggapi hal tersebut, H. Fuad menyatakan komitmennya untuk mendorong peningkatan akses informasi publik serta mendorong sistem pelaporan penggunaan anggaran yang terbuka dan berbasis teknologi digital.
“Kami terus berupaya memperjuangkan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengakses dan memantau kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Dengan begitu, akan tercipta kontrol sosial yang lebih kuat,” jelasnya.
Selain membahas soal pengawasan APBD, dialog ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan konstituennya. Warga menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar kegiatan serupa bisa terus dilakukan secara berkala untuk memberikan ruang komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat.
Acara diakhiri dengan penyerapan aspirasi masyarakat, di mana sejumlah usulan disampaikan terkait pembangunan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, serta pemberdayaan ekonomi warga. H. Fuad menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan selanjutnya di DPRD.
Dialog Rakyat ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penggunaan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan dan kepentingan rakyat secara langsung.
0 Komentar