ringkasmedia.net, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong penyelesaian tuntas atas dugaan kejanggalan dokumen tanah milik warga di kawasan eks Lokalisasi Bayur yang saat ini terdaftar sebagai aset pemerintah daerah.
Langkah ini diambil setelah Komisi I DPRD Samarinda mengendus adanya indikasi pengubahan kepemilikan surat tanah secara sepihak saat pengurusan administrasi untuk mempermudah pencairan uang kompensasi dari perusahaan tambang yang pernah beroperasi di wilayah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa dugaan manipulasi berkas di masa lalu menjadi akar kekacauan status lahan saat ini.
"Ada dugaan kuat dokumen milik warga sengaja diubah nama pemiliknya demi mengincar uang ganti rugi dari pihak perusahaan tambang yang masuk waktu itu," ujar Samri.
Meskipun sejumlah mantan pejabat daerah dari periode terdahulu telah mengakui bahwa lahan tersebut sebenarnya milik masyarakat setempat, proses pengembalian hak tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa prosedur hukum yang tepat.
Samri menegaskan bahwa penghapusan suatu lahan dari daftar inventaris aset daerah membutuhkan dasar aturan yang sah agar memiliki kepastian hukum di kemudian hari.
"Pengakuan dari pejabat lama memang ada, tapi kita tidak bisa begitu saja menghapus lahan dari inventaris aset daerah tanpa ada payung hukum dan jalur formal yang resmi." ungkap dia.
Demi menghadirkan rasa adil bagi masyarakat, DPRD meminta kepala daerah untuk menelusuri kembali rekam jejak kepemilikan lahan secara mendalam dan transparan sebelum mengambil keputusan akhir.
Pemerintah kota disarankan untuk memanggil kembali para tokoh maupun saksi sejarah yang memahami kronologi penguasaan tanah Bayur dari awal hingga terjadinya aktivitas pertambangan.
"Sebelum mengambil keputusan akhir, kepala daerah perlu bersikap arif dengan menelusuri kembali asal-usul tanah ini dan mendengarkan langsung keterangan dari para saksi kunci," tegas Samri.
Penyelesaian sengketa tanah ini pada akhirnya membutuhkan iktikad baik dan keberanian politik dari Pemerintah Kota Samarinda untuk membenahi kesalahan pendataan yang terjadi di masa lalu.
Dewan berharap pemerintah tidak ragu mengambil langkah tegas apabila temuan di lapangan membuktikan adanya kekeliruan pencatatan administrasi yang merugikan warga.
"Jika nurani dan fakta menunjukkan ada kekeliruan pencatatan di masa lalu, pemkot wajib berani mengambil keputusan tegas untuk mengembalikan hak warga." tutup Samri. (RHM)
0 Komentar