ringkasmedia.net, Samarinda – Samarinda tengah bersiap merombak wajah pembangunan daerah secara mendasar hingga beberapa dekade ke depan melalui pengesahan lima Peraturan Daerah strategis.
Langkah besar yang disepakati rapat paripurna DPRD Samarinda bersama Pemerintah Kota beberapa waktu lalu, ini bukan sekadar pemenuhan agenda legislatif rutin, melainkan kunci pembuka transformasi pelayanan publik, perlindungan permukiman, dan kelestarian lingkungan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan pijakan awal komitmen bersama.
“Ketukan palu di paripurna ini adalah awal dari kerja nyata yang jauh lebih besar untuk memastikan Samarinda bertumbuh lebih rapi, mandiri, dan aman,” ungkap Kamaruddin.
Salah satu pilar utama perubahan ini menyasar pengalihan ketergantungan ekonomi kota dari industri tambang serta pengerukan lahan menuju sektor manufaktur modern dan ramah lingkungan melalui Perda Rencana Pembangunan Industri 2026–2046.
Regulasi jangka panjang selama 20 tahun ini dirancang agar pusat kegiatan ekonomi baru dapat berdiri tegak tanpa merusak daya dukung alam.
Kamaruddin menjelaskan bahwa struktur perekonomian warga harus bertransformasi secara bertahap namun pasti. “Kita tidak bisa selamanya menggantungkan hidup pada sektor ekstraktif, sehingga aturan ini hadir untuk membangun kawasan industri terpadu yang berdaya saing tinggi,” jelasnya.
Transformasi ekonomi tersebut diperkuat oleh panduan pelestarian alam melalui Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025–2054 yang menargetkan penanganan persoalan menahun seperti banjir.
Dokumen hukum ini diwajibkan menjadi acuan mutlak sebelum perizinan proyek maupun penataan permukiman baru diterbitkan oleh pemerintah daerah.
Kamaruddin menekankan pentingnya ketegasan dalam menjaga keseimbangan ruang hidup di Samarinda. “Pemberian izin pembangunan ke depan tidak boleh lagi mengabaikan risiko banjir agar keselamatan warga terjamin hingga 30 tahun mendatang,” ujarnya.
Tidak hanya menyasar tata ruang skala besar, perlindungan langsung terhadap kenyamanan tempat tinggal warga juga dijamin melalui Perda Serah Terima dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.
Regulasi ini menyelesaikan ketidakpastian pengelolaan fasilitas umum seperti perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase, dan lampu jalan yang selama ini tertahan karena pengembang belum menyerahkan lahannya kepada pemerintah.
Kamaruddin menyoroti aturan ini sebagai bentuk pelindungan hak-hak konsumen perumahan. “Masyarakat yang sudah membeli rumah berhak mendapatkan jaminan fasilitas lingkungan yang terawat, dan Perda ini memberikan kepastian hukum pengelolaannya,” tegas Kamaruddin.
Sektor ekonomi warga berbasis kreativitas, seperti usaha kuliner, kriya, dan fesyen lokal, turut memperoleh payung hukum resmi melalui Perda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Lewat regulasi ini, para pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan pendampingan kapasitas dan kemudahan akses permodalan, tetapi juga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas karya mereka.
Dirinya meyakini bahwa potensi wirausaha muda Samarinda sangat besar untuk menjadi penggerak ekonomi baru. “Pemerintah daerah kini memiliki kewajiban yang lebih jelas untuk merangkul pelaku usaha kreatif agar produk mereka terlindungi dan jangkauan pasarnya makin luas,” tutur Kamaruddin.
Aspek keselamatan generasi muda di lingkungan sekolah juga diperketat menyusul hadirnya Perda Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) untuk merespons ancaman banjir, tanah longsor, hingga kebakaran lahan.
Setiap sekolah diwajibkan memiliki sistem mitigasi, fasilitas kesiapsiagaan, serta prosedur evakuasi yang teruji demi melindungi murid dan tenaga pengajar saat kondisi darurat.
Kamaruddin menyebutkan bahwa rasa aman di tempat belajar merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan.
“Anak-anak dan guru harus merasa terlindungi saat berada di sekolah, sehingga sistem tanggap bencana wajib melekat pada seluruh jenjang pendidikan,” kata dia.
Kelahiran kelima hukum daerah ini merupakan hasil penggodokan menyeluruh selama berbulan-bulan yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, akademisi, kelompok masyarakat sipil, hingga proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur sebelum disetujui secara bulat oleh delapan fraksi DPRD.
Dengan hadirnya Wali Kota Samarinda, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala dinas saat pengesahan tersebut, kesiapan eksekusi di lapangan kini menjadi penentu utama. Kamaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan aturan hukum ini diukur dari dampak langsung yang dirasakan oleh warga.
“Kami di DPRD telah memastikan substansi hukumnya matang, kini saatnya jajaran pemerintah kota membuktikannya lewat tindakan nyata di lapangan,” pungkasnya.(RHM)
0 Komentar