ringkasmedia.net, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat implementasi lima Peraturan Daerah (Perda) yang baru saja disetujui bersama.
Fokus utama dewan kini tertuju pada efektivitas pelaksanaan di lapangan agar aturan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Samarinda.
Pembentukan kelima regulasi ini terdiri dari tiga Perda usulan Pemerintah Kota Samarinda serta dua Perda inisiatif DPRD, yakni mengenai Ekonomi Kreatif dan Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Regulasi inisiatif tersebut lahir dari penyerapan langsung aspirasi masyarakat saat kegiatan reses, dengan tetap mengacu pada landasan hukum nasional seperti Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
"Dua Perda inisiatif dewan ini murni berangkat dari suara warga di lapangan yang kami kemas sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, Selasa (10/11/2026).
Meski seluruh fraksi di DPRD telah memberikan persetujuan resmi pada pengesahan 28 Oktober lalu, kesiapan eksekusi oleh Pemerintah Kota Samarinda menjadi perhatian paling krusial.
Keberhasilan sebuah aturan tidak berhenti pada pengesahan di ruang sidang, melainkan pada konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan di tengah masyarakat.
"Ukuran keberhasilan aturan ini terletak pada ketegasan pemerintah dalam menjalankan dan mengawasinya," ujar Kamaruddin.
Ketegasan tersebut menjadi kunci utama pada penerapan Perda Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Aturan PSU menuntut kepastian pengembang perumahan dalam menyerahkan fasilitas umum kepada daerah, sementara Perda RPPLH menjadi pedoman penting agar arus pembangunan kota tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.
"Pengembang wajib memenuhi komitmen fasilitas warga, dan pembangunan kota sama sekali tidak boleh merusak lingkungan," tegas Kamaruddin.
DPRD Samarinda memastikan seluruh fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi akan dikerahkan secara optimal agar regulasi yang telah disepakati tidak berakhir pasif.
Pengawasan berkala akan terus dilakukan untuk memastikan setiap pasal berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya.
“Jangan sampai Perda hanya menjadi macan kertas. Pemerintah harus serius menjalankannya, dan DPRD akan mengawal melalui fungsi pengawasan,” pangkas Kamaruddin.(RHM)
0 Komentar