ringkasmedia.net, Samarinda – Masyarakat yang telah mendiami dan mengelola kawasan bekas Lokalisasi Bayur di Kecamatan Samarinda Utara sejak tahun 1980 kini harus memperjuangkan kembali hak atas tanah tempat tinggal mereka.
Hak penguasaan lahan seluas sekitar 10 hektare tersebut terancam hilang akibat penetapan status aset daerah oleh pemerintah kota yang dirasa tidak adil.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mendesak pemerintah untuk tidak lepas tangan dan segera membantu penyelesaian masalah ini. "Kami meminta pemerintah hadir memberikan solusi bagi warga," tegas Samri, Kamis (06/11/2026).
Kesulitan warga mulai muncul saat mereka berniat mengurus legalitas tanah agar memiliki kepastian hukum atas tempat tinggal yang sudah dihuni selama puluhan tahun.
Harapan tersebut tertahan karena pihak kelurahan dan kecamatan menolak menandatangani berkas administrasi pengurusan sertifikat dengan alasan lahan tersebut sudah terdaftar dalam lembaran aset pemerintah kota.
Samri menilai penolakan administrasi ini sangat memberatkan warga kecil. "Jangan sampai masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya dan waktu selalu diarahkan untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur pengadilan," ujarnya.
Akar persoalan ini bermula dari langkah pendataan oleh Tim TP4SK pada tahun 2014 yang mendadak mengklaim area pemukiman warga sebagai aset milik daerah.
DPRD Kota Samarinda mendesak pemkot untuk memeriksa ulang seluruh dokumen sejarah kepemilikan lahan di kawasan Bayur agar hak-hak masyarakat dapat dipulihkan secara terbuka.
"Proses pencatatan aset daerah pada 2014 lalu diduga dilakukan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang mendiami kawasan tersebut," tukas Samri.(RHM)
0 Komentar