DPRD Samarinda Ajak Mahasiswa Bersiap Pimpin Pembangunan Daerah

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Upaya mencetak calon pemimpin daerah yang kritis dan berintegritas terus didorong oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. 

Melalui kegiatan Parliamentary Training Time (PART TIME) yang digelar oleh Departemen Kajian Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada 8 November 2026, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya masa perkuliahan sebagai wadah pematangan diri sebelum mahasiswa mengambil peran strategis dalam masyarakat.

​“Para mahasiswa ini merupakan calon penerus di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, sehingga pembentukan mental dan wawasan kepemimpinan harus dimulai dari sekarang,” ujar Rohim.

​Rohim menjelaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai sistem tata negara dan cara kerja pemerintahan merupakan bekal utama agar mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kelas, tetapi juga peka terhadap dinamika pembangunan daerah. 

Dengan mengenali fungsi serta hubungan antarlembaga negara sejak dini, generasi muda dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan nyata dalam tata kelola publik.

​“Kita berharap melalui kegiatan ini mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu melihat praktik penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas,” katanya.

​Lebih lanjut, Rohim menyoroti pentingnya menjaga independensi dan karakter diri di tengah arus dinamika sosial politik. Menurutnya, kejujuran berpikir dan sikap kritis yang objektif adalah benteng utama bagi mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan yang dapat merusak nilai-nilai kebenaran.

​“Kami berharap mereka tetap menjaga jati diri, orisinalitas pemikiran, dan idealisme agar mampu menghadirkan perbaikan ke depan,” tegas Rohim.

​Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa keberanian mahasiswa dalam menyampaikan gagasan yang konstruktif merupakan motor penggerak perubahan. 

Mahasiswa diharapkan tidak sekadar menjadi pengamat dari luar, melainkan menjadi pelaku aktif yang memberi masukan berbasis keilmuan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih, transparan, dan berkelanjutan.

​“Idealisme dan keberanian dalam menyampaikan gagasan berbasis keilmuan adalah modal besar untuk mendorong perbaikan kualitas pemerintahan daerah,” pungkasnya.(RHM)

0 Komentar