ringkasmedia.net, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengambil langkah tegas untuk melindungi kelangsungan usaha masyarakat di kawasan Pasar Pagi, Jalan Pangeran Hidayatullah, dengan merekomendasikan penghentian pemasangan pagar proyek yang menutup akses ruko warga.
Langkah ini diambil setelah menyerap aspirasi para pedagang yang mengeluhkan terhambatnya aktivitas ekonomi akibat akses tempat usaha mereka tertutup rapat oleh struktur pagar tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa suara mayoritas wakil rakyat berpihak pada keberlangsungan mata pencaharian warga setempat.
“Hampir seluruh fraksi yang hadir sepakat untuk menghentikan pemagaran ini. Kami segera menyusun rekomendasi tertulis kepada Wali Kota, sebab hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujar Samri.
Penanganan yang diusulkan dewan berfokus pada penataan ulang ruang yang lebih ramah bagi kegiatan perdagangan tanpa mematikan proyek penataan kawasan Pasar Pagi secara keseluruhan.
Penghentian fisik bangunan secara khusus hanya menyasar pada pemagaran di sisi kanan dan kiri depan toko, sehingga pedagang dapat kembali melayani pembeli dengan nyaman sementara pengerjaan di titik lain tetap dapat berjalan.
Samri menjelaskan bahwa perubahan rancangan merupakan jalan tengah terbaik agar pembangunan kota dan roda ekonomi masyarakat bisa berjalan berdampingan.
“Harapan kami di DPRD adalah adanya revisi terhadap desain teknis dan penghentian pemagaran tersebut. Pekerjaannya bisa dialihkan, mengingat masih banyak titik di area Pasar Pagi yang membutuhkan pembenahan,” kata Samri.
DPRD Samarinda juga memastikan bahwa perubahan rencana ini tidak akan merugikan pelaksana proyek maupun Pemerintah Kota Samarinda dari sisi administrasi maupun nilai kerja sama.
Anggaran dan pengerjaan pagar yang dibatalkan dapat dialihkan ke fasilitas atau titik fisik lain di area Pasar Pagi yang masih membutuhkan perbaikan melalui prosedur resmi yang berlaku.
Samri menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki fleksibilitas aturan untuk menyesuaikan isi perjanjian kerja tanpa mengganggu keberlanjutan proyek.
“Pemerintah kota bisa melakukan penyesuaian adendum kontrak, jadi kesepakatan kerja tidak dibatalkan. Volume pengerjaan tinggal dipindahkan ke pembenahan fasilitas lain di sekitarnya,” tukas Samri.(RHM)
0 Komentar