ringkasmedia.net, Samarinda – Fenomena antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Samarinda memicu perubahan kebiasaan di tengah masyarakat yang kini mulai beralih mencari alternatif pengisian bahan bakar yang lebih cepat.
Keberadaan pengecer bahan bakar di pinggir jalan, atau yang kerap dikenal masyarakat sebagai Pertamini, kini dianggap sebagai solusi praktis.
Meskipun harga bahan bakar jenis Pertalite di tingkat eceran sedikit lebih tinggi dibanding harga resmi, dan hampir mendekati harga Pertamax di SPBU, banyak warga tetap memilih opsi tersebut demi menghindari antrean yang menyita waktu.
Menanggapi dinamika ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, memandang bahwa hal tersebut murni merupakan respons masyarakat terhadap tingginya mobilitas harian mereka.
"Ini kembali lagi pada pilihan masyarakat itu sendiri. Mereka memilih yang paling praktis karena antrean di eceran tidak panjang, sehingga sangat membantu mereduksi waktu untuk mengejar jam kerja maupun jam sekolah," ungkap Aris.
Walaupun keberadaan pengecer ini dinilai mempermudah warga dengan selisih harga yang dianggap masih masuk akal, praktik penjualan bahan bakar secara eceran ini sebenarnya berbenturan dengan aturan ketertiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Praktik jual beli bahan bakar di luar stasiun resmi menimbulkan dilema antara kebutuhan efisiensi waktu masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi kota.
Oleh karena itu, Aris Mulyanata mengingatkan kembali bahwa pemerintah setempat telah memiliki payung hukum yang mengatur ketertiban niaga bahan bakar demi keamanan bersama.
"Cuman kembali lagi, kita memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) yang dengan jelas mengatur bahwasanya Pertamini atau pengecer dilarang berdagang jenis BBM di warung-warung tersebut," tegasnya.
Sebagai langkah penyelesaian yang lebih komprehensif, akar permasalahan yang menyebabkan masyarakat enggan ke SPBU—yakni antrean yang mengular—harus segera diatasi dengan mengevaluasi pasokan bahan bakar itu sendiri.
Sorotan utama saat ini tertuju pada kejelasan alokasi atau kuota harian bahan bakar yang disalurkan kepada seluruh SPBU di Kota Samarinda, yang hingga kini data pastinya belum diketahui secara transparan oleh berbagai pihak.
Aris mendorong adanya evaluasi pasokan agar masyarakat tidak lagi dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menyita waktu di SPBU atau melanggar aturan dengan membeli di pengecer.
"Harapan kita adalah kejelasan kuota harian di Pertamina karena kita masih kurang data konkretnya mengenai hal itu. Kalau misalnya pasokan kuota itu mencukupi, tentu tidak akan ada lagi antrean masyarakat sepanjang itu di SPBU," tutup Aris.(RHM)
0 Komentar