DPRD Samarinda Prioritaskan Pengendalian Banjir pada 2027

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menekankan pentingnya penyusunan program pembangunan tahun 2027 yang berfokus langsung pada kebutuhan masyarakat. 

Langkah ini dinilai krusial agar anggaran daerah benar-benar menjawab permasalahan utama warga di tingkat bawah, terutama dalam pembenahan layanan publik dan penanganan banjir.

​Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menegaskan bahwa arah kebijakan daerah untuk beberapa tahun ke depan harus menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. 

"Harapan kami pada 2027 nanti difokuskan pada program yang betul-betul dirasakan penting di tingkat bawah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat," ujar Yusrul.

​Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir, Komisi III menilai penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Penataan aliran air perlu dilanjutkan, mulai dari pembersihan sungai utama hingga anak-anak sungai di sekitarnya. 

"Pengendalian banjir ini tidak hanya skala kecil tetapi juga skala besar, termasuk melanjutkan normalisasi Sungai Karang Mumus dari hulu ke hilir," kata Yusrul.

​Salah satu rencana strategis yang tengah dipersiapkan adalah penataan kota terpadu melalui konsep Integrated City Planning (ICP), termasuk rencana pembangunan pintu air di kawasan Jembatan 1. 

Mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, sinergi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan. "Terkait anggaran, tidak mungkin semuanya dibebankan ke APBD Kota. Harapan kami APBN bisa berperan besar di sana," tutur Yusrul.

​Pembangunan pintu air di Jembatan 1 memiliki peran vital untuk mengendalikan luapan air akibat kondisi alam. Fasilitas ini dirancang menggunakan teknologi rekayasa agar aliran air dari kawasan pemukiman tetap bisa dibuang meskipun kondisi air sungai sedang tinggi. 

"Saat Sungai Mahakam pasang, air dari Karang Mumus tidak bisa keluar. Dengan adanya pintu air dan rekayasa teknik, air tetap bisa terbuang," jelas Yusrul.

​Selain proyek skala besar, perhatian juga perlu diberikan pada penanganan area pemukiman yang dialiri banyak anak sungai. 

Pemasangan sekat atau pintu air skala kecil dinilai mendesak untuk mencegah masuknya air pasang ke pemukiman, mulai dari kawasan Pasar Pagi hingga Lempake. 

"Anak sungai di Samarinda ini banyak, sehingga perlu pintu air skala kecil agar dampak banjir saat air pasang bisa terkurangi," ungkap Yusrul.

​Komisi III DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan seluruh perencanaan ini berjalan dengan baik hingga tahap pelaksanaan. 

"Harapan kami di Komisi III, program-program penanganan banjir ini nantinya betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Samarinda," tutup Yusrul.(RHM)

0 Komentar