ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda telah menggelar evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
Evaluasi ini salah satunya berfokus pada capaian program pembangunan di bidang Cipta Karya serta efisiensi anggaran di bidang Bina Konstruksi, termasuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran dari kegiatan pembangunan tahun lalu.
Meskipun pelaksanaan pengerjaan fisik di bidang Cipta Karya pada tahun 2025 telah berjalan hampir 100 persen, kegiatan tersebut masih menyisakan beban sisa pembayaran sebesar Rp132 miliar.
Dari total kewajiban tersebut, pemerintah kota baru menyalurkan pembayaran sebesar Rp19 miliar, sehingga sisa anggaran yang belum terbayarkan kepada pelaksana kegiatan mencapai Rp113 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan kondisi sisa beban pembayaran ini agar menjadi perhatian serius.
"Di Cipta Karya itu ada hutang kurang lebih sekitar 132 milyar dari kegiatan tahun 2025. Angka yang belum mereka penuhi itu sekitar 113 milyar, karena sudah ada lakukan pembayaran sebesar 19 milyar," ujarnya.
Belum tuntasnya sisa pembayaran tersebut berdampak pada lambatnya penyerapan program kerja Cipta Karya di tahun 2026, yang mana capaian fisiknya baru berada di angka 17 persen dan keuangan sekitar 6 persen.
Keterlambatan ini terjadi karena pengerjaan baru belum dapat berjalan optimal sebelum ketersediaan anggaran daerah mencukupi, yang umumnya sangat bergantung pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di akhir tahun.
Deni berharap penerimaan kas daerah dapat terealisasi lebih cepat untuk mendorong kelancaran pengerjaan fasilitas publik.
"Capaian ini masih rendah sekali karena mereka masih memiliki hutang yang harus diselesaikan. Kita harapkan ini segera tercapai supaya bisa menunjang kegiatan yang ada di Dinas PUPR," lanjutnya.
Selain Cipta Karya, rapat pembahasan juga mencermati alokasi anggaran pada bidang Bina Konstruksi yang dinilai jauh lebih kecil. Bidang ini memiliki fokus kerja yang lebih terbatas, yakni pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi serta pelatihan bagi para tenaga terampil di sektor konstruksi.
Deni menyebutkan bahwa anggaran untuk bidang tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan program kerjanya.
"Kalau Bina Konstruksi kan sebatas sertifikasi, kemudian tenaga terampil dan sebagainya, anggarannya kecil berkisar angka 2 sampai 3 M," pungkas Deni.(RHM)
0 Komentar