Samarinda,Ringkasmedia.net - M. Udin, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, mengusulkan agar ada pembatasan minimum tonase untuk kendaraan yang mengangkut crude palm oil (CPO). Hal ini untuk mencegah kerusakan jalan provinsi yang sedang dalam proses perbaikan.
"Kita harus menjaga jalan provinsi yang sudah diperbaiki oleh Pemprov Kaltim, salah satunya di jalan poros Kelay, Kabupaten Berau, agar tetap mulus," ujar M. Udin di Samarinda, Jumat.
Dia menjelaskan, jalan yang menghubungkan Kutai Timur dan Berau sering rusak karena dilalui oleh truk-truk CPO yang muatannya melebihi kapasitas jalan.
"Anggaran provinsi sudah berkali-kali digunakan untuk memperbaiki jalan, tapi tidak bertahan lama karena truk-truk CPO terus melintas setiap hari di jalan itu," katanya.
Dia menuntut agar ada komitmen dari pengusaha CPO untuk ikut berkontribusi dalam menjaga jalan tersebut.
"Jalan yang paling rentan rusak adalah di daerah turunan dan tanjakan, apalagi ada tumpahan minyak CPO di aspal yang bisa membahayakan pengguna jalan lainnya," kata politisi Partai Golkar ini.
Dia mengimbau, agar proyek pemantapan jalan provinsi tidak menjadi pekerjaan yang sia-sia. Padahal, masih banyak jalan lain yang butuh perhatian dan perbaikan.
Dia mengatakan, regulasi penggunaan jalan umum untuk angkutan TBS/CPO harus jelas, kendaraan milik perusahaan yang menggunakan jalan umum harus mengurus izin penggunaan jalan ke pemerintah daerah.
Selain itu, tonase muatan harus sesuai dengan kelas jalan, dan ada pemeriksaan secara berkala dan rutin agar angkutan TBS/CPO yang tidak memiliki izin dihentikan operasinya.
"Peraturan harus mengikuti perkembangan, yang menunjukkan respon positif dari pengusaha truk terkait rencana Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan pembatasan tonase truk barang," ungkapnya.
Namun, dia juga menyarankan agar pemerintah menyesuaikan peraturan dengan kondisi saat ini.
M.Udin menegaskan harus ada jalan khusus yang dibangun oleh perusahaan untuk dilewati oleh kendaraan pengangkut CPO atau ada pembatasan waktu lintas agar tidak terlalu padat.
Dia juga meminta pemerintah memperhatikan infrastruktur di daerah pesisir yang masih banyak memerlukan perbaikan.
"Infrastruktur di pesisir juga penting untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan,"
M. Udin menambahkan, meskipun saat ini ada perbaikan dari pemerintah daerah dan provinsi, tapi masih kurang optimal. Harus ada sinergi antara semua pihak untuk memajukan daerah.
"Dengan adanya perbaikan infrastruktur, diharapkan masyarakat dapat menikmati fasilitas publik yang layak dan meningkatkan kesejahteraan mereka," harap M. Udin. (Go/Tom/Adv DPRD Kaltim)
0 Komentar