ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengambil langkah nyata untuk membendung tingginya angka pernikahan usia dini yang memicu berbagai dampak sosial di tengah masyarakat.
Melalui Rapat Paripurna Internal, pihak legislatif menyepakati penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai fokus prioritas utama dalam program pembentukan hukum daerah pada tahun 2027 mendatang.
"Sebenarnya ada dua usulan yang kami kaji, namun setelah melihat mana yang paling mendesak untuk tahun 2027, kami sepakat memilih pencegahan perkawinan anak sebagai prioritas," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, usai Rapat Paripurna Internal di Kantor DPRD Samarinda, pada Rabu (11/11/2026).
Keputusan ini didasari oleh temuan dan data resmi dari berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama, serta aspirasi dari komunitas perempuan dan organisasi profesi.
Maraknya perkawinan anak di bawah umur dinilai menjadi sumber timbulnya persoalan sosial yang lebih luas, seperti maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, hingga tingginya angka perceraian usia muda.
"Usulan regulasi ini berangkat langsung dari data riil serta masukan berbagai instansi yang melihat besarnya risiko perkawinan anak terhadap keutuhan keluarga," jelas Sri Puji.
Selain untuk menambal keterbatasan aturan hukum yang ada saat ini, pembentukan Ranperda tersebut diarahkan untuk menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak dasar anak.
Komisi IV berharap regulasi baru ini nantinya dapat menjadi alat edukasi efektif agar publik lebih peduli terhadap perlindungan dan tumbuh kembang generasi muda.
"Harapan kami, pembahasan Ranperda ini bisa membuat masyarakat Samarinda semakin paham bahwa anak-anak memiliki hak atas perlindungan dan masa depan yang lebih baik," tutup Sri Puji.(RHM)
0 Komentar