ringkasmedia.net, Samarinda – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) pada sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi langkah untuk menguji kemampuan aparatur sekaligus menghemat keuangan daerah.
Berdasarkan penjelasan yang ia terima dari pihak pemerintah kota, Wali Kota Samarinda sengaja tidak terburu-buru menetapkan pejabat tetap agar masa penugasan sementara ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan dan kinerja pegawai secara adil sebelum diberikan jabatan definitif.
"Masa penugasan sementara ini dimanfaatkan pemerintah untuk menilai kemampuan serta kinerja pegawai secara objektif," ujar Samri.
Dalam hal pola penilaian dan penempatan aparatur sipil negara (ASN), Samri memberikan apresiasi terhadap sistem yang diterapkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun.
Ia menilai proses seleksi pejabat saat ini jauh lebih terukur dan mengedepankan kompetensi, tidak lagi semata-mata bergantung pada faktor senioritas maupun latar belakang pendidikan khusus pemerintahan seperti pada periode-periode sebelumnya.
"Pola penempatan pejabat sekarang jauh lebih terukur dan tidak hanya melihat faktor senioritas saja," kata Samri.
Saat ini, tercatat ada sepuluh jabatan setingkat eselon II di lingkungan Pemkot Samarinda yang mengalami kekosongan akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun atau mengalami perpindahan tugas.
Kesepuluh posisi yang kini diisi oleh pejabat sementara tersebut mencakup Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, serta Inspektur Inspektorat Daerah.
Selain itu, kekosongan juga terjadi pada jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
"Kami sering memberi masukan soal banyaknya posisi Plt ini, bahkan hingga tingkat lurah dan camat yang merangkap dua wilayah," ungkap Samri.
Di samping tujuan evaluasi kinerja, Samri juga melihat adanya potensi penghematan anggaran daerah yang cukup besar dari kebijakan mempertahankan status pejabat sementara tersebut, khususnya pada pos Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurut perhitungannya, pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas hanya mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 20 persen dari nilai tunjangan jabatan barunya, di luar tunjangan dari jabatan utamanya.
Meski menegaskan bahwa analisis penghematan ini merupakan penilaian pribadinya dan bukan informasi resmi dari pemerintah kota, ia memandang skema tersebut mampu menekan pengeluaran belanja pegawai.
"Pemerintah daerah berpotensi menghemat hingga 80 persen anggaran tunjangan dari setiap jabatan yang masih kosong," jelas Samri.
Terkait kelancaran pelayanan publik dan efektivitas jalannya roda pemerintahan selama masa transisi ini, Samri menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada wali kota selaku pemegang hak penuh dalam menentukan pejabat daerah.
Berdasarkan kabar yang ia dengar, pengisian seluruh jabatan tetap tersebut kemungkinan baru akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2026 mendatang, sembari menunggu kebijakan resmi dari pemerintah daerah.
Sejauh ini, ia mengamati seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal sehingga dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
"Faktanya semua aktivitas pemerintahan tetap berjalan lancar, sehingga anggarannya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain di tengah masa efisiensi," tutup Samri.(RHM)
0 Komentar