ringkasmedia.net, Samarinda – Sejumlah pekerja di Kota Samarinda masih harus menghadapi situasi sulit akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon hingga pembayaran upah yang tidak sesuai aturan.
Persoalan ini terasa kian berat karena sebagian dari mereka juga kesulitan mencari pekerjaan baru akibat ijazah yang masih ditahan perusahaan, sementara jalur penyelesaian sengketa memakan waktu panjang di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terjepit.
Kerentanan yang dialami para pekerja tersebut mendorong desakan agar seluruh perusahaan di Samarinda lebih disiplin menjalankan aturan ketenagakerjaan.
Setiap perusahaan diminta memastikan kejelasan perjanjian kerja sejak awal, memenuhi hak upah serta jaminan sosial, dan membayarkan pesangon sesuai ketentuan apabila terpaksa melakukan PHK.
"Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak dasar pekerja, apalagi membiarkan persoalan ketenagakerjaan berlarut-larut tanpa kepastian," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Di sisi lain, upaya penanganan laporan pekerja di tingkat daerah kerap terkendala oleh pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pengawasan ketenagakerjaan berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Disnakertrans Kaltim, sedangkan Disnaker Kota Samarinda lebih berperan memfasilitasi pengaduan serta mengoordinasikan penyelesaiannya.
"Meski kewenangan pengawasan ada di tingkat provinsi, pintu pengaduan di DPRD selalu terbuka dan kami akan mengawal setiap laporan pekerja agar benar-benar ditindaklanjuti," kata Novan.
Selain persoalan kewenangan, panjangnya tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga menjadi beban tersendiri bagi buruh.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sengketa harus ditempuh melalui perundingan antara pekerja dan perusahaan, lalu berlanjut ke tahap mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) apabila tidak tercapai kesepakatan.
Bagi pekerja yang baru kehilangan sumber penghasilan dan minim pendampingan hukum, proses yang berlarut ini kerap menyulitkan mereka untuk bertahan.
"Ketika sumber penghasilan sudah terhenti, menjalani proses penyelesaian yang panjang tentu sangat berat bagi pekerja untuk sekadar memperjuangkan haknya," tutur Novan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada praktik penahanan ijazah yang masih dilaporkan terjadi di lingkungan kerja.
Dokumen pendidikan tersebut seharusnya tidak dijadikan alat tekan yang membatasi ruang gerak karyawan, terutama untuk melamar pekerjaan di tempat lain setelah hubungan kerja berakhir.
"Ijazah adalah dokumen pribadi milik pekerja yang wajib dikembalikan, bukan alat untuk menahan atau membatasi hak mereka," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ke depan, Komisi IV DPRD Samarinda memastikan akan terus menjembatani keluhan para pekerja sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi agar berbagai sengketa ketenagakerjaan segera menemukan titik temu.
Hubungan industrial yang sehat dinilai hanya dapat terwujud apabila aturan dijalankan secara adil oleh semua pihak.
"Kami berharap kepatuhan terhada aturan dan komunikasi yang baik menjadi dasar hubungan kerja, sehingga hak pekerja terlindungi dan kegiatan usaha tetap berjalan lancar," pungkas Novan.(RHM)

0 Komentar