 |
| Potret suasana pelatihan kerja. |
ringkasmedia.net, Samarinda – Persaingan dunia kerja di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menuntut masyarakat memiliki keahlian nyata yang diakui secara resmi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menilai pencari kerja saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan informasi lowongan tanpa dibekali kemampuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
"Pencari kerja harus dibekali keahlian praktik dan kemampuan komunikasi yang baik agar siap bersaing di dunia industri," ujar Harminsyah di Samarinda, Jum'at (13/11/2026).
Sebagai langkah nyata, Komisi IV DPRD Kota Samarinda telah merealisasikan program pelatihan sekaligus uji kompetensi bagi 80 calon tenaga kerja pada tahun anggaran 2026 melalui usulan pokok-pokok pikiran dewan.
Pelatihan tersebut menyasar empat bidang yang sedang banyak dibutuhkan pasar, yakni pemasaran digital, pembuatan konten, pemasaran media sosial, serta jasa pangkas rambut, dengan menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
"Program ini menjadi modal penting agar warga memiliki bukti keahlian resmi saat melamar kerja maupun merintis usaha," katanya.
Meskipun berjalan lancar, jumlah peserta yang terlibat dinilai masih sangat terbatas dibandingkan tingginya angka pencari kerja di Samarinda akibat keterbatasan anggaran daerah.
Oleh karena itu, DPRD berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat kembali mengalokasikan dana pada anggaran tahun 2027 agar cakupan peserta pelatihan bisa diperluas sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Kuota pesertanya memang masih terbatas karena kendala anggaran, sehingga tahun depan jumlahnya perlu ditambah secara bertahap," jelas Harminsyah.
Selain menambah jumlah peserta, pemerintah daerah juga diminta memastikan pelatihan ini memberikan dampak ekonomi jangka panjang, bukan sekadar mengejar banyaknya lulusan pemegang sertifikat di atas kertas.
Pemerintah kota perlu melakukan penelusuran langsung setelah pelatihan selesai untuk melihat perkembangan para alumni di lapangan.
"Pemerintah harus rutin memantau lulusan pelatihan untuk memastikan keahlian mereka benar-benar terpakai untuk bekerja atau membuka usaha mandiri," tukasnya.(RHM)
0 Komentar