ringkasmedia.net, Samarinda – Fenomena banyaknya warga yang melamar pekerjaan tanpa memiliki keahlian yang sesuai menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai masalah ketidaksesuaian keahlian ini muncul karena program pelatihan kerja pemerintah belum sepenuhnya menjangkau kondisi nyata di lapangan.
Untuk mengatasinya, ia mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memulai pendataan pencari kerja dari tingkat paling bawah, yakni Rukun Tetangga (RT), kelurahan, hingga kecamatan.
"Banyak pelamar yang kami temui mencoba melamar pekerjaan tertentu, padahal mereka tidak punya keahlian atau belum pernah ikut pelatihan di bidang itu," ujar Anhar.
Menurut Anhar, pendataan yang hanya dilakukan di tingkat pemerintah kota sering kali kurang menggambarkan keadaan warga yang sebenarnya.
Dengan melibatkan pengurus RT dan pihak kelurahan, pemerintah daerah bisa memetakan secara pasti jumlah pencari kerja, latar belakang pendidikan, hingga potensi keterampilan yang dimiliki masyarakat setempat.
Langkah menjangkau lingkungan terkecil ini dinilai jauh lebih efektif agar bantuan pelatihan kerja benar-benar diterima oleh warga yang tepat.
"Pendataan harus melibatkan struktur terbawah mulai dari RT, kelurahan, hingga kecamatan agar kita bisa melihat kondisi nyata pencari kerja di masyarakat," katanya.
Di samping mendata warga, Disnaker Samarinda juga diminta lebih aktif mencari tahu jenis pekerjaan dan syarat khusus yang sedang dibutuhkan oleh pihak perusahaan.
Anhar menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki standar penerimaan karyawan yang berbeda-beda, mulai dari lowongan bagi tenaga pemula hingga posisi yang mewajibkan pengalaman kerja.
Perbedaan syarat dari dunia usaha inilah yang harus dijadikan acuan utama saat pemerintah menyusun materi pelatihan dan sertifikasi keahlian.
"Kebutuhan industri itu selalu berubah, ada perusahaan yang membuka peluang untuk pemula dan ada yang meminta pengalaman satu sampai tiga tahun, hal ini yang harus disesuaikan," jelas Anhar.
Sebagai langkah persiapan ke depan, Komisi IV meminta Disnaker segera menyusun perkiraan kebutuhan lowongan kerja untuk tahun mendatang sejak dini.
Dengan adanya gambaran kebutuhan tenaga kerja yang jelas, pemerintah dapat menentukan jenis pelatihan yang paling bermanfaat dan langsung terserap oleh dunia kerja.
Pelatihan yang disiapkan pun diharapkan mencakup berbagai bidang, baik keahlian teknis untuk industri maupun keterampilan praktis yang bisa langsung dipakai untuk membuka usaha mandiri.
"Jika perkiraan lowongan tahun depan sudah matang, kita bisa menentukan pelatihan secara tepat, mulai dari teknis industri hingga menjahit untuk usaha konveksi," pungkasnya.(RHM)
0 Komentar