ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda telah menggelar pertemuan strategis bersama Komisi III DPRD Kabupaten Paser untuk membahas penguatan sinergi pembangunan daerah, khususnya mengenai pemanfaatan material lokal dan tantangan infrastruktur jalan.
Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa kondisi kemantapan jalan di wilayah Kabupaten Paser masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemaparan dari perwakilan DPRD Paser, realisasi jalan yang dalam kondisi mantap atau layak baru mencapai angka yang cukup rendah.
"Tadi disampaikan oleh mereka bahwa jalan yang sudah mantap atau establish itu baru sekitar 30 persen, sehingga masih ada 70 persen infrastruktur jalan yang belum tuntas dan sangat perlu mendapatkan penanganan segera," ujar Deni.
Deni menjelaskan bahwa cakupan infrastruktur yang dimaksud bukan hanya jalan poros utama, melainkan juga jalur-jalur krusial yang menghubungkan antarprovinsi hingga ke pelosok kecamatan.
"Jalan lintas ini bukan hanya poros Penajam ke Paser, tetapi ada juga yang ke arah Batu Engau serta jalan lintas yang menuju kecamatan-kecamatan seperti Long Ikis, Long Kali, hingga Tanjung Harapan. Sebagian dari jalan tersebut merupakan tanggung jawab kolektif, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat," tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Deni Hakim Anwar menekankan perlunya langkah inovatif dan kolaborasi politik yang kuat untuk memutus isolasi daerah perbatasan di Kalimantan Timur.
"Saya menyampaikan bahwa sudah saatnya kita melakukan inovasi percepatan pembangunan melalui pendekatan teknokratik maupun politik kepada wakil-wakil kita di DPR RI. Kita memiliki delapan anggota dewan di pusat yang mewakili Kaltim, dan kita harus meminta dukungan mereka agar daerah perbatasan tidak lagi terisolir," tegas politisi tersebut.
Lebih lanjut, Deni menyoroti dampak nyata dari buruknya infrastruktur jalan terhadap ekonomi masyarakat, terutama terkait distribusi kebutuhan pokok yang memicu tingginya harga barang.
"Kita melihat betapa sulitnya distribusi logistik untuk sandang, pangan, dan papan. Hal ini mengakibatkan lonjakan harga yang luar biasa, apalagi ditambah dengan penggunaan BBM non-subsidi oleh masyarakat pedalaman untuk transportasi logistik. Kondisi ini tentu membebani kegiatan ekonomi di kabupaten pedalaman tersebut," jelasnya.
Sebagai penutup, Deni berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat bertindak lebih proaktif dalam menjembatani kebutuhan mendesak dari daerah-daerah tersebut ke level nasional.
"Kami sangat mengharapkan pemerintah provinsi hadir untuk menjembatani keluhan dan aspirasi teman-teman di daerah agar bisa dibawa serta diperjuangkan di pemerintah pusat demi percepatan pembangunan jalan di Kalimantan Timur," pungkas Deni.(RHM)
0 Komentar