ringkasmedia.net, Samarinda – Menanggapi persoalan krisis tenaga pendidik yang tengah menjadi perhatian di Kota Samarinda, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dipersiapkan pemerintah daerah.
Meski solusi permanen memerlukan waktu, pihak legislatif telah memetakan skema jangka pendek untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah keterbatasan jumlah guru.
Langkah yang paling memungkinkan untuk diterapkan saat ini adalah memaksimalkan perekrutan tenaga pendidik melalui skema pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Namun, Novan mengakui bahwa langkah ini masih memiliki keterbatasan besar dari sisi kesejahteraan karena terbentur aturan batas maksimal penggunaan anggaran.
"Paling yang ada itu seperti yang ada ini, kita merekrut tenaga didik dengan dibayar melalui dana BOSDA. Itu saja, dan itu jelas di bawah standar karena sesuai dengan peraturan yang ada, boleh dibayarkan untuk tenaga didik ataupun dibayarkan untuk membayar gaji itu maksimal kan 20% dari dana BOSDA. Nah itu kan paling gajinya ya itu tadi, ratusan ribu saja. Itu menyikapi jangka pendek lho ya," ujarnya.
Selain mengandalkan dana BOSDA, Komisi IV juga sedang serius mengkaji peralihan sistem rekrutmen melalui metode Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Sistem ini diharapkan dapat memberikan kepastian upah yang lebih layak dibandingkan hanya mengandalkan dana BOSDA yang terbatas.
Novan menegaskan bahwa wacana ini tidak bisa diimplementasikan secara instan dalam satu atau dua bulan ke depan karena membutuhkan proses pemetaan anggaran yang matang.
"Yang pertama tadi kita mungkin melakukan metode PJLP, tapi kan tidak mungkin juga dilakukan 1-2 bulan ini. Nanti kalau memang PJLP itu tadi sudah dipetakan untuk tahun ini kurang lebih 35 miliar sekian, kalau itu terlaksana itu ada kelihatan gambaran gajinya," lanjutnya.
Melalui skema PJLP yang sedang disusun, Pemerintah Kota Samarinda memproyeksikan standar gaji yang jauh lebih manusiawi bagi para pejuang pendidikan.
Berdasarkan perhitungan sementara, besaran upah yang akan diterima tenaga pendidik akan disesuaikan dengan peran dan beban kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas hidup para pengajar di lapangan.
"Untuk guru sekitar 2,7 juta rupiah, non-guru itu 2,1 juta rupiah, dan lain-lain seperti itu. Jika anggaran sekitar 35 miliar rupiah tersebut terlaksana, barulah gambaran gaji yang lebih layak ini bisa dirasakan oleh tenaga didik kita," pungkas Novan.(RHM)
0 Komentar