Samarinda,RingkasMedia.net - Keputusan Presiden Joko Widodo mengenai penghapusan tenaga honor di Indonesia dirasa tidak tepat, kecuali jika ada peningkatan status honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Samsun pada Senin (6/11/2023). "Kami tak sepakat penghapusan tenaga honorer dilakukan, kecuali mereka masuk PPPK," ungkapnya.
Samsun berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya mencari solusi yang lebih baik dan bijak sebelum mengambil langkah penghapusan honorer di Indonesia. Sebab, akan ada ribuan orang yang terdampak.
Tak hanya pegawai honorer lanjut Samsun, akan tetapi anggota keluarga mereka juga terdampak. Seperti istri, anak dan orang tua yang menjadi tanggungan mereka ini juga merasakan dampaknya
"Soalnya ada ribuan perut yang bergantung kepada honorer kita, bahkan jutaan. Bukan cuma honorer kita saja loh," jelasnya.
Langkah penting yang harus diambil Presiden Joko Widodo lanjut pria kelahiran Jember itu, yakni dengan benar-benar meningkatkan status para honor menjadi PPPK terlebih dahulu. Tidak sebagian honorer, namun semua honorer yang ada di Indonesia.
"Pemerintah harusnya mempertimbangkan dampak sosialnya. Mereka (honorer) harus dipertahankan. Berikan mereka jaminan jadi PPPK. Tidak boleh ada yang ditinggalkan, jangan buat mereka terombang-ambing" terangnya. (Go/Mek/Adv DPRD Kaltim)
0 Komentar