Samarinda,Ringkasmedia.net - Rusman Ya'qub, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyatakan akan terus memantau kinerja dan penyerapan anggaran OPD dalam APBD tahun 2023.
Rusman Ya'qub mengungkapkan, ada laporan bahwa penyerapan anggaran sampai bulan November belum sampai 80 persen. Padahal, Pemprov Kaltim akan menutup buku pada Desember 2023.
Jika penyerapan anggaran kurang maksimal, maka akan berisiko menimbulkan SILPA. Rusman khawatir bahwa pekerjaan yang gagal terealisasi akan menghambat program pembangunan daerah.
Politisi PPP ini menyebutkan bahwa ia telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa OPD dan menemukan bahwa ada OPD yang mengalami kendala administratif, sehingga belum bisa melaksanakan program kerjanya. Rusman menyangka bahwa hal ini disebabkan oleh kekeliruan OPD mengenai mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan.
"Jadi bukan tidak melaksanakan, kami juga masih punya waktu sampai dengan 28 Desember 2023. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan ini memang sedang proses berjalan," kata Rusman.
Rusman berkeinginan agar OPD yang belum melaksanakan atau yang sedang dalam proses berjalan, bisa menuntaskan dan merealisasikan penyerapan anggaran. Ia juga mengharapkan agar Dinas tersebut dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran yang lebih baik, agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan realisasi.
Sementara itu, Pj Gubernur Akmal Malik, mengimbau jajaran Pemprov Kaltim untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
Tiga komponen itu menurut dia, terjadi masalah selama ini, sehingga menghalangi laju realisasi kegiatan dan program, sehingga berpengaruh pada lambatnya penyerapan anggaran.
"Masing-masing unik dan sangat kasuistik. Tapi kami sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus menurun," paparnya.
Akmal percaya upaya-upaya dan evaluasi intensif yang dilakukan mampu mengurangi bahkan menekan masalah yang dihadapi OPD dalam merealisasikan anggarannya selama ini.
“Dan kita perkiraakan nanti posisi realisasi penyerapan anggaran kita 93 persen hingga akhir tahun. Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” yakin Akmal.
Untuk itu, dibantu Sekda Sri Wahyuni dan tim pembina OPD akan terus mendorong seluruh instansi agar secara konsisten mengajukan anggaran per triwulan agar tidak terjadi devisiasi.
Kedepannya, akan dikenakan sanksi bagi OPD yang lalai dan tidak serius dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penganggaran instansinya yang berdampak rendahnya realisasi anggaran.
Daripada sanksi, bagi OPD yang berhasil merealisasikan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan, maka mereka akan diberikan penghargaan.
“Sanksi dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke tempat lain (instansi lain),” tegasnya.
Namun, Akmal tetap yakin evaluasi yang lebih intens akan mampu mendorong OPD berkinerja lebih baik, terutama dalam merealisasikan anggarannya.
“Optimis penyerapan anggaran kita bisa tercapai tinggi. Asal kinerjanya berorientasi pada program atau prioritas, bukan semata-mata pelaksanaan urusan,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi realisasi anggaran per tanggal 21 November 2023, untuk kemajuan fisik dan keuangan hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60 - 74,99 persen (kuning), dan 12 OPD di bawah 59 persen ( merah). (Go/Tom/Adv DPRDKaltim)
0 Komentar