Samarinda,Ringkasmedia.net- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ir. Seno Aji memberikan apresiasi atas pendapatan daerah yang semula hanya berkisar Rp17,2 Triliun menjadi sebesar Rp25,32 Triliun pada APBD Perubahan tahun 2023 ini.
"Patut kita syukuri ada peningkatan anggaran sebesar Rp8,12 triliun," ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan APBD Provinsi Kaltim ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Karena, serapan APBD di setiap perangkat daerah harus dimaksimalkan agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
"Ini tantangan besar juga bagi pemerintah. Karena kita tidak ingin adanya Silpa," jelasnya.
Ditegaskan Seno Aji, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim tahun 2023, terutama terkait dengan proses lelang pengerjaan.
"Tentunya, evaluasi akan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Mereka yang akan mengawasi sektor pengadaan barang dan jasa," tuturnya.
Disinggung mengapa sektor pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat penting, ia menegaskan bahwa mereka memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa pada APBD tahun 2024.
Selain itu, ia juga mendorong agar sektor lain bisa segera mengambil langkah awal untuk implementasi proyek-proyek besar di Provinsi Kaltim. Upaya ini dianggap sebagai langkah proaktif untuk menangani potensi Silpa, dengan harapan semakin cepat proyek bergerak, semakin cepat anggaran terserap.
Namun meskipun telah dilakukan berbagai macam evaluasi awal, Seno Aji sadar bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadinya Silpa tahun ini. Maka sebagai opsi tambahan, pihaknya telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar pada tahun 2024 untuk mengatasi potensi Silpa.
Selain itu, eksekutif dan legislatif telah mengesahkan APBD Murni 2024, dengan tujuan memastikan perencanaan proyek tahun 2024 selesai sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa.
"Kita lakukan ini supaya proyek-proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa. Semoga langkah-langkah ini bisa menciptakan hasil positif pada tahun 2024. Tentunya, kenaikan APBD harus digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya," tutupnya. (Go/Mek/Adv DPRD Kaltim)
0 Komentar