Tekan Sampah Plastik, DPRD Dorong Perluasan Aturan Pembatasan Plastik di Perkantoran Pemkot

 


ringkasmedia.net, Samarinda
– Tingginya volume sampah di Kota Samarinda yang mencapai 600 hingga 660 ton per hari dan diproyeksikan melampaui 253.000 ton dalam setahun mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak langkah nyata dari lingkungan pemerintahan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera menerbitkan surat edaran atau instruksi resmi yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa botol minum pribadi atau tumbler, termasuk saat mengikuti kegiatan rapat.

"Volume sampah di kota kita sudah sangat besar, sehingga lingkungan perkantoran pemerintah harus menjadi pihak pertama yang memulai kebiasaan mengurangi botol plastik sekali pakai," ujarnya.

​Politisi Partai Demokrat tersebut menilai aturan tertulis yang mengikat sangat diperlukan agar gerakan pengurangan sampah plastik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berhenti sebatas imbauan lisan. 

Terlebih, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup mencatat proporsi sampah plastik di Kalimantan Timur terus meningkat hingga menyentuh 19,3 persen dari total keseluruhan sampah. 

Kondisi ini membuat Pemkot Samarinda perlu memperluas cakupan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 1 Tahun 2019 yang selama ini baru membatasi penggunaan kantong plastik agar turut menyasar kemasan botol minum di perkantoran pemerintah. 

"Aturan yang sudah ada perlu diperluas dan dipertegas lewat surat edaran agar seluruh pegawai memiliki kewajiban yang jelas dalam menekan sampah botol plastik," tegasnya.

​Selain menyiapkan aturan resmi, ia mengingatkan bahwa kebijakan membawa botol minum pribadi harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai di setiap kantor dinas. 

Setiap OPD diharapkan menyediakan mesin dispenser atau tempat pengisian ulang air minum secara gratis bagi para pegawai.

"Kewajiban membawa tumbler tentu harus dibarengi dengan ketersediaan tempat isi ulang air minum gratis di tiap kantor supaya pegawai tidak kesulitan," kata Andriansyah.

​Melalui ketersediaan fasilitas yang memadai dan aturan yang dijalankan secara konsisten, kebiasaan ramah lingkungan di lingkungan kerja pemerintahan diharapkan mampu menjadi contoh nyata bagi warga Kota Samarinda.

Masyarakat dinilai akan lebih mudah tergerak mengurangi sampah plastik apabila melihat jajaran pemerintah telah menerapkannya terlebih dahulu dalam aktivitas sehari-hari.

"Warga akan lebih percaya dan ikut bergerak jika melihat pegawai pemerintah sudah lebih dulu membiasakan diri mengurangi plastik dalam kesehariannya," tambahnya.

​Sebagai tindak lanjut dari dorongan tersebut, Komisi III DPRD Kota Samarinda berencana segera menggelar koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda. 

Pertemuan lintas instansi itu diarahkan untuk membahas kesiapan teknis sekaligus alokasi anggaran pengadaan sarana isi ulang air minum di seluruh kantor perangkat daerah. 

"Kami akan segera berkoordinasi dengan DLH dan Setda untuk memastikan kesiapan teknis serta dukungan anggarannya di setiap kantor dinas," tutup Andriansyah.(RHM)

0 Komentar