Tekan Pengangguran, DPRD Samarinda Dorong Modal dan Pelatihan bagi Korban PHK

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Ribuan pekerja di Kalimantan Timur kehilangan mata pencaharian akibat langkah efisiensi perusahaan sepanjang tahun 2026, sehingga memicu kekhawatiran meningkatnya angka pengangguran di daerah, termasuk di Kota Samarinda. 

Catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim menunjukkan sebanyak 8.900 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga September 2026, dengan sekitar 3.400 kasus di antaranya berasal dari sektor pertambangan dan jasa. 

Kondisi ini menuntut langkah cepat pemerintah daerah agar para pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak terjebak dalam ketidakpastian menunggu lowongan kerja baru.

​“Situasi ketenagakerjaan belakangan ini membuat banyak pekerja rentan dirumahkan, terutama di sektor formal dan pertambangan. Pemerintah daerah harus hadir memberi jalan keluar agar warga yang terkena PHK tidak hanya bergantung pada lowongan kerja baru,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi.

​Persoalan utama yang kerap membuat warga terdampak PHK kesulitan bangkit adalah kebiasaan berpikir yang masih terpaku untuk kembali menjadi karyawan, sehingga banyak di antara mereka bingung menentukan langkah saat hubungan kerja berakhir. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong menyiapkan dua dukungan utama, yakni kemudahan akses pinjaman modal usaha berbunga ringan serta pelatihan kerja agar warga memiliki keterampilan baru untuk berwirausaha maupun kembali bersaing di pasar kerja.

​“Selama ini pola pikir masyarakat kita memang masih terbiasa menjadi karyawan, akibatnya banyak yang kebingungan begitu terkena PHK. Karena itu, mereka perlu dibantu pinjaman modal berbunga ringan supaya bisa merintis usaha sendiri,” kata Ismail.

​Dukungan permodalan tersebut dinilai tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan usaha agar dana yang diterima benar-benar menghasilkan.

Di sisi lain, Pemkot Samarinda sebenarnya telah memiliki program Kredit Bertuah yang bekerja sama dengan Bankaltimtara, yakni fasilitas pinjaman usaha tanpa jaminan dan bebas bunga dengan nilai Rp1 juta hingga Rp25 juta yang telah menyalurkan Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif hingga Agustus 2026, sehingga skema ini dinilai potensial untuk dipadukan secara khusus bagi warga korban PHK.

​“Bantuan modal harus berjalan beriringan dengan pelatihan keterampilan agar pemanfaatannya tepat sasaran. Dengan begitu, warga terdampak PHK tidak hanya mampu mencukupi ekonomi keluarga, tetapi juga berpeluang membuka lapangan kerja baru,” tuturnya.

​Agar upaya pemberdayaan ini berjalan terarah, kerja sama lintas instansi antara Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) serta Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kota Samarinda dinilai sangat penting untuk mengawal proses pelatihan, pendampingan usaha, hingga penyaluran modal. 

Meski demikian, usulan ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama Pemkot Samarinda guna menetapkan alokasi anggaran, syarat penerima, dan aturan teknis pelaksanaannya, dengan harapan mampu menahan laju pengangguran—mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim berada di level 5,23 persen per Agustus 2026—sekaligus melahirkan wirausaha baru di Kota Tepian.

​“Sinergi antara Disnaker dan Diskop UKM sangat dibutuhkan untuk mendampingi warga mulai dari pelatihan sampai penyaluran modal. Jika teknis dan anggarannya sudah matang, langkah ini bisa menekan angka pengangguran sekaligus menumbuhkan pelaku usaha baru di Samarinda,” pungkasnya.(RHM)

0 Komentar