ringkasmedia.net, Samarinda – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, H. Samri Shaputra, memberikan perhatian serius terhadap skema pengelolaan kawasan Tepian Mahakam.
Dirinya menekankan bahwa kunci utama dalam memajukan ikon kota tersebut bukanlah melalui penertiban yang kaku, melainkan melalui penataan yang terintegrasi dengan pelayanan publik yang memadai.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar jika dikelola secara profesional dengan memberikan ruang yang layak bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL).
H. Samri Shaputra menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengubah paradigma dalam menangani aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dia menyatakan bahwa pemberian fasilitas yang tertata akan membuka jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang sah.
“Kawasan tepian itu dikelola dengan baik, diberikan ruang bagi pedagang kaki lima tapi ditata. Ya, ditata. Kemudian setelah ada penataan, pemerintah memberikan pelayanan kan? Kalau di situ ada pelayanan, kemudian kita juga berhak untuk menarik retribusi, karena kita sudah memberikan pelayanan,” ungkap Samri, Kamis (30/04/2026).
Lebih lanjut, politisi tersebut menggarisbawahi bahwa penarikan retribusi tidak boleh dilakukan tanpa adanya timbal balik berupa fasilitas yang nyata bagi masyarakat.
Ia berpendapat bahwa selama ini kendala utama di lapangan adalah kurangnya fasilitas pendukung yang membuat kawasan terlihat tidak teratur.
“Gak bisa kita menarik retribusi kalau pelayanan itu tidak ada. Pelayanan yang dimaksud itu tadi: kita membangunkan fasilitasnya, lalu masyarakat kemudian berjualan. Kan selama ini diubek-ubek (ditertibkan) itu karena dianggap kumuh, tidak beraturan. Itu sebenarnya masalahnya, itu yang harus diselesaikan. Bukan kita diubek-ubek, tapi dicarikan solusinya,” tegasnya.
Persoalan kekumuhan yang sering menjadi alasan utama penertiban diharapkan dapat diatasi dengan kreativitas manajemen tata kota. Samri mengajak pemerintah kota untuk duduk bersama mencari jalan tengah agar aspek keindahan kota tetap terjaga tanpa harus mematikan mata pencaharian warga kecil yang menggantungkan hidup di sepanjang tepian sungai.
“Yang dianggap selama ini bisa berpotensi menjadi kekumuhan, nah itu sebenarnya yang dicari jalan keluarnya. Bagaimana menghindari kekumuhan ini tanpa harus mengorbankan masyarakat kita, atau mengubek-ubek masyarakat kita yang sama-sama sedang mencari makan,” tambah Samri.
Diakhir, Ketua Komisi I ini menegaskan bahwa jika para pedagang diberikan kepastian hukum dan tempat yang layak, mereka akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan kota. Keharmonisan antara ketertiban kota dan kesejahteraan pedagang diyakini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat bagi Samarinda.
“Nah, mereka itu kalau bisa berjualan dengan tenang dan juga bisa memberikan kontribusi, kenapa kita tidak akomodir? Kan itu,” pungkasnya.(RHM)
0 Komentar