ringkasmedia.net, kutim - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) menyampaikan penjelasan resmi mengenai perubahan kebijakan kuota internet Starlink untuk sekolah yang berlaku mulai akhir tahun 2025.
Penyesuaian ini menuntut satuan pendidikan menerapkan kontrol penggunaan internet secara lebih ketat demi menjaga kelancaran pembelajaran digital.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menjelaskan bahwa perbedaan paling mendasar terjadi pada sistem pemakaian kuota.
Pada 2024, sisa kuota 1 Terabyte (TB) masih dapat digunakan di bulan berikutnya dengan penurunan kecepatan.
Namun tahun ini seluruh kuota akan habis otomatis setiap akhir bulan, berapa pun sisa pemakaiannya.
“Mulai tahun ini tidak ada lagi kuota sisa yang terbawa ke bulan berikutnya. Habis atau tidak habis, akhir bulan tetap reset,” tegas Ronny, Selasa (18/11/25).
Ia menambahkan bahwa kecepatan internet setelah kuota habis kini juga telah ditetapkan lebih stabil, yakni 200 Mbps, sehingga aktivitas pembelajaran digital tetap bisa berjalan tanpa hambatan signifikan meski kuota utama telah terpakai habis.
Dengan adanya perubahan tersebut, Ronny meminta sekolah untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pemakaian jaringan.
Ia mengingatkan agar pemanfaatan internet benar-benar diarahkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan administrasi pendidikan.
“Kuota harus dikelola secara disiplin, utamakan kebutuhan pembelajaran. Jangan sampai kuota habis di tengah bulan karena penggunaan yang tidak relevan,” ujarnya.
Diskominfo juga mendorong sekolah untuk menerapkan pembagian jaringan yang lebih terstruktur, termasuk membatasi akses pada perangkat yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi tingginya konsumsi data yang bisa mempercepat habisnya kuota.
Selain itu, Ronny memastikan bahwa pemerintah daerah berkomunikasi aktif dengan penyedia layanan untuk mendampingi sekolah apabila membutuhkan dukungan teknis di lapangan.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan provider layanan internet sangat penting agar proses belajar berbasis teknologi dapat berjalan optimal.
Dengan diberlakukannya kebijakan baru Starlink ini, pemerintah berharap sekolah dapat segera menyesuaikan diri dan menerapkan pola pemakaian yang efisien tanpa mengganggu keberlanjutan kegiatan pembelajaran digital sepanjang bulan.(ADV)
0 Komentar